Tunjangan DPR dan Lingkaran Setan Demokrasi

Table of Contents

Ribuan orang turun ke jalan, poster dan spanduk diangkat tinggi, teriakan lantang menggema. Dari kejauhan, gedung DPR berdiri kokoh, dingin, dikelilingi pagar tinggi dan aparat. Kontras sekali, rakyat berteriak penuh emosi, wakilnya bersembunyi dalam gedung megah. Rasanya seperti menonton drama lama yang diputar ulang, dengan naskah yang itu-itu saja.

Awalnya, protes pecah karena isu kenaikan tunjangan DPR. Walaupun yang naik bukan gaji pokok, angkanya tetap bikin kita geleng-geleng kepala. Apalagi di tengah harga bahan pokok yang makin meroket, jelas terasa tidak adil. Tapi kemudian tragedi Affan Kurniawan, driver ojol 21 tahun mengubah segalanya. Tertabrak kendaraan polisi saat aksi, ia meninggal. Videonya viral, amarah rakyat meledak. Ini bukan lagi sekadar soal tunjangan, tapi soal martabat, keadilan, dan rasa ditinggalkan.

Mengapa DPR Bisa Bertindak Begitu?

Pertanyaan klasik muncul, apakah DPR tidak tahu rakyat lagi susah? Atau memang mereka sudah terbiasa hidup jauh dari rakyat?

Sebenarnya mereka tahu. Tapi masalahnya lebih dalam, cara mereka dipilih ikut membentuk cara mereka berkuasa.

Cara Kita Memilih, Cara Mereka Berkuasa

Kalau jujur, kita sering memilih bukan karena program atau rekam jejak. Tapi karena siapa yang paling sering nongol di TV, siapa yang paling ramai pasang baliho, atau… siapa yang kasih amplop.

Di situ terbentuk kontrak tak tertulis, mereka keluar banyak uang untuk kampanye, pemilih menerima “hadiah”. Begitu duduk di kursi empuk, mereka merasa sudah membayar suara kita. Jadi jangan kaget kalau mereka lebih sibuk mengurus tunjangan daripada mendengar jeritan rakyat.

Lingkaran Setan Politik

Modal besar → politik uang → pemilih pragmatis → politisi balik modal. Begitu terus. Inilah lingkaran setan demokrasi yang akhirnya bikin rakyat apatis, sementara DPR semakin nyaman di kursinya. Demokrasi kita jalan di tempat, bahkan mundur.

Bukan Sekadar Soal Tunjangan

Itulah kenapa demo besar yang pecah bukan hanya soal angka tunjangan. Itu akumulasi kekecewaan, janji yang tak ditepati, kebijakan yang tak berpihak, dan rasa bahwa wakil rakyat lebih mirip aktor di panggung drama ketimbang pemimpin yang benar-benar mendengar.

Tragedi Affan menjadi simbol pahit, anak muda, meregang nyawa di tengah aksi yang harusnya damai. Sementara DPR tetap diam di balik pagar. Bayangkan, seandainya satu-dua wakil rakyat mau turun menemui massa, mungkin tensi tidak perlu meledak sejauh itu.

Kenapa DPR Susah Sekali Menemui Massa?

Padahal pertanyaannya sederhana, apa susahnya DPR keluar, ngobrol baik-baik, dengar aspirasi rakyat?

Ternyata “susah” karena Alasan keamanan selalu jadi tameng, Budaya menara gading, pejabat merasa lebih tinggi dari rakyat, Takut viral, takut salah bicara lalu jadi bahan olok-olok, Citra politik, merasa lebih aman diam daripada salah langkah.

Tapi justru diam inilah yang paling berbahaya, kerusuhan, korban jiwa, dan hilangnya kepercayaan publik.

Dunia Sudah Memberi Contoh

Lihatlah dunia. Saat protes besar mengguncang Prancis, Presiden Emmanuel Macron berani turun langsung, bahkan kalau harus berdebat keras. Di Selandia Baru, Jacinda Ardern dikenal hadir di tengah rakyat, menenangkan saat tragedi datang. Mereka tidak sempurna, tapi keberanian untuk hadir membuat rakyat merasa dihargai.

Sementara di sini? Wakil rakyat lebih sering bersembunyi di balik pagar tinggi. Seolah lupa bahwa kursi empuk yang mereka duduki itu dibayar dari keringat rakyat.

Memperbaiki Demokrasi, Memperbaiki Cara Memilih

Kalau kita ingin keluar dari drama lama ini, solusinya tidak sekadar “pilih yang benar”. Kita harus memperbaiki cara memilih. Selama uang masih jadi faktor utama, jangan harap mereka serius bekerja untuk kita.

Demokrasi sehat lahir dari pemilih kritis,  yang memilih karena gagasan, integritas, dan kerja nyata. Bukan karena kaos, sembako, atau amplop.

Tragedi Affan Kurniawan seharusnya jadi pelajaran pahit. Bahwa demo tidak selalu berujung ricuh kalau pejabat punya empati dan keberanian untuk hadir. Demokrasi bukan hanya soal kursi di Senayan, tapi juga soal telinga yang mau mendengar jeritan rakyat.

Apa susahnya DPR keluar menemui massa? Susah kalau masih gengsi. Tapi gampang sekali kalau benar-benar peduli. Pertanyaannya, mereka mau peduli atau tidak?

Dan untuk kita, rakyat, pilihan ada di bilik suara. Kalau masih mau mengulang pola lama, jangan kaget kalau drama lama akan terus diputar ulang, dengan aktor yang mungkin berbeda, tapi alurnya tetap sama.